Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan hingga saat ini belum menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam proses penyelidikan dugaan korupsi yang melibatkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara KPK sebagai respons atas berkembangnya spekulasi publik terkait potensi keterlibatan sejumlah pejabat daerah dalam perkara tersebut.
Dalam konferensi pers terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menjelaskan bahwa proses penyelidikan masih berada pada tahap pengumpulan keterangan awal dan pendalaman dokumen. Ia menegaskan bahwa pemanggilan terhadap pihak mana pun hanya akan dilakukan bila ditemukan indikasi relevansi langsung terhadap peran atau informasi penting yang bersangkutan.
“Kami masih melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak yang berkaitan langsung dengan proses atau aktivitas yang diduga mengandung unsur korupsi. Untuk saat ini, belum ada jadwal pemanggilan atas nama Ridwan Kamil,” jelas Ali.
Latar Belakang Kasus Korupsi Bank BJB
Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Bank BJB ini berawal dari laporan adanya penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran pembiayaan dan kerja sama strategis dengan sejumlah mitra swasta. Dugaan awal mengarah pada ketidaksesuaian prosedur dalam penyaluran dana serta potensi kerugian keuangan daerah akibat proyek yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Sejumlah dokumen transaksi dan kontrak kerja sama kini tengah ditelusuri oleh penyidik, termasuk aliran dana yang diduga digunakan untuk kepentingan di luar peruntukannya. KPK juga telah memeriksa beberapa pejabat internal bank dan rekanan swasta dalam proses klarifikasi.
Ridwan Kamil dalam Sorotan Publik
Meskipun belum dipanggil secara resmi, nama Ridwan Kamil sempat dikaitkan dalam konteks pengawasan dan peran strategis pemerintah daerah terhadap BUMD, termasuk Bank BJB. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari masyarakat mengenai sejauh mana peran pejabat tinggi daerah dalam pengawasan kebijakan dan operasional BUMD yang berada di bawah naungan provinsi.
Menanggapi spekulasi tersebut, pihak Ridwan Kamil menyatakan siap memberikan keterangan bila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum. “Pak Ridwan Kamil menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Bila diminta klarifikasi oleh KPK, beliau siap hadir dan kooperatif,” ujar perwakilan tim komunikasi pribadinya.
KPK Imbau Publik Tidak Berspekulasi
KPK mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum proses hukum selesai. Lembaga antirasuah tersebut menekankan bahwa setiap tindakan dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur hukum yang ketat. Penyelidikan yang sedang berlangsung, kata Ali Fikri, tidak akan dipengaruhi oleh opini publik atau tekanan politik.
“Kami bekerja berdasarkan asas profesionalitas dan akuntabilitas. Setiap perkembangan akan kami sampaikan secara terbuka kepada publik,” tambahnya.
Penyelidikan kasus dugaan korupsi Bank BJB masih berjalan dan menjadi perhatian luas, mengingat besarnya peran BUMD dalam mendukung pembangunan daerah. Meskipun hingga kini belum ada pemanggilan terhadap Ridwan Kamil, sikap terbuka dan transparan dari semua pihak menjadi kunci dalam mendukung kelancaran proses penegakan hukum yang adil dan berimbang.
