Ibadah haji, sebagai salah satu rukun Islam yang suci, kini tercoreng oleh dugaan praktik korupsi yang melibatkan proses distribusi kuota haji. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka penyelidikan awal terhadap indikasi penyelewengan kuota haji yang seharusnya diperuntukkan bagi jemaah reguler. Langkah ini menandai keseriusan KPK dalam menelusuri potensi korupsi di sektor keagamaan yang selama ini terkesan tertutup dan sakral.
Modus Dugaan Korupsi: Kuota “Siluman” dan Jual Beli Tiket Haji
Berdasarkan informasi awal yang dihimpun KPK, terdapat dugaan kuat adanya praktik jual beli kuota haji, baik dalam skema haji reguler maupun haji khusus. Kuota yang seharusnya dibagikan secara adil dan transparan kepada masyarakat justru diduga dialihkan kepada pihak-pihak tertentu yang rela membayar mahal untuk mendapatkan kursi keberangkatan tanpa melalui antrean resmi.
Beberapa kuota bahkan diduga digunakan untuk kepentingan non-jemaah, termasuk pejabat, sponsor, dan tokoh tertentu yang tidak melalui proses seleksi administrasi yang sah. Dugaan lainnya menyebut adanya keterlibatan pihak ketiga seperti travel haji dan oknum kementerian yang diduga “bermain” dalam proses alokasi kuota.
KPK: Proses Penelusuran Masih Awal, Tapi Serius
Plt. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, menyatakan bahwa lembaganya telah menerima sejumlah laporan dan aduan dari masyarakat terkait kejanggalan dalam proses pemberangkatan haji. “Kami sedang melakukan klarifikasi dan pengumpulan data awal untuk menentukan apakah ada unsur pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (19/6).
Meski belum menyebutkan nama tersangka atau institusi tertentu, KPK menegaskan bahwa proses distribusi kuota dan pengelolaan dana haji merupakan sektor yang rawan penyimpangan, terutama karena melibatkan dana besar dan antrean panjang yang membuat sebagian orang tergoda mencari jalan pintas.
Respon Publik dan Tanggapan Pemerintah
Dugaan ini langsung mengundang perhatian luas dari masyarakat. Banyak yang merasa kecewa, mengingat ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang seharusnya dijalani dengan jujur dan penuh integritas. “Jika benar ada permainan kuota, ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga penghinaan terhadap nilai ibadah,” ujar Irfan, calon jemaah haji asal Semarang yang telah menunggu lebih dari 10 tahun.
Sementara itu, Kementerian Agama sebagai lembaga yang menangani urusan haji menyatakan siap bekerja sama dengan KPK. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah menegaskan bahwa pihaknya akan membuka data dan sistem jika diminta dalam rangka membantu penyelidikan.
Transparansi dan Digitalisasi Didorong
Kasus ini juga memunculkan kembali urgensi digitalisasi dan transparansi dalam proses pendaftaran dan alokasi kuota haji. Beberapa pengamat menilai bahwa sistem saat ini masih membuka celah bagi manipulasi karena kurangnya pengawasan eksternal dan belum terintegrasinya sistem data antar lembaga.
KPK juga mendorong agar sistem pengelolaan kuota haji dibuka secara daring dan dapat diakses publik untuk meminimalisir praktik titipan dan “jalur belakang”.
Ibadah Suci Tak Boleh Dihiasi Praktik Kotor
Ibadah haji adalah panggilan suci yang seyogianya dilandasi dengan keikhlasan dan kejujuran. Dugaan korupsi dalam proses distribusi kuota haji tidak hanya mencoreng nama institusi, tapi juga menyakiti jutaan umat yang menunggu giliran untuk berangkat ke Tanah Suci dengan cara halal dan sabar.
Langkah KPK menyelidiki kasus ini diharapkan menjadi titik balik dalam memperbaiki tata kelola haji di Indonesia—lebih transparan, adil, dan bebas dari praktik-praktik kotor yang mencederai nilai-nilai ibadah.
